Kesetaraan Gender untuk Kesejahteraan Negara

Isu kesetaraan gender makin marak dibicarakan dewasa ini. Tak pelak, ada pro serta kontra menyertai tiap isu maupun opini tersebut. Namun tahukah Anda, rupanya sebuah aksi gerakan kesetaraan gender dapat berpengaruh langsung pada kesejahteraan suatu negara, baik dari segi ekonomi, pemerintahan, politik, hingga sumber daya manusia?

mjamesno/ stock.xchng

Aksi nyata menyangkut kesetaraan gender pertama kali dimulai di Eropa pada tahun 1957, sebab tertuangnya sebuah pasal pada Treaty of Rome yang berbunyi ‘equal pay for equal work’ alias kesetaraan upah pada tiap tenaga kerja, baik laki-laki maupun wanita. Walau perjuangan soal kesetaraan gender telah dimulai sejak 1909 silam, pada masa itu isu kesetaraan gender dalam slogan terkenalnya “All human beings are born free and equal in dignity and rights” (seluruh manusia yang terlahir memiliki hak dan martabat yang sama) masih belum dapat diterima serta dipraktikkan secara luas oleh seluruh masyarakat dunia, khususnya oleh masyarakat timur.
Gerakan kesetaraan gender: yang bertahan dan meluas
Sebab satu pasal yang terselip dalam konsensus tersebut, hal ini lalu mulai diberlakukan sejalan dengan praktik ekonomi serta politik yang berlangsung. Hasilnya cukup mengejutkan. Aksi kecil ini rupanya berimbas langsung pada kemajuan Eropa hingga 15-25% pada beberapa sektor penting; termasuk perdagangan serta sektor pendidikan. Namun sayangnya, ajaran ini tak dapat serta-merta meluas lalu diterima begitu saja oleh wilayah sekitar benua Eropa. Peraturan emas ini malah sempat menjadi bahan tertawaan saat masuk ke wilayah timur, akibat rendahnya toleransi serta kemajuan pemikiran tentang kesetaraan gender saat itu.
Tahun pun berganti menjadi dekade. Eropa setidaknya telah merajai dunia lewat berbagai sektor penting yang dapat ia kuasai, sambil tak lupa menyusul ketertinggalannya terhadap sektor pembangunan pertanian. Saat itu, ada bagian dari pemerintahan yang meyakini bahwa kemajuan ini tak lepas dari peran fleksibilitas perempuan dalam hal kinerja maupun apresiasi secara khusus. Walau memang saat itu gerakan ‘unjuk gigi’ perempuan masih dibatasi, namun hal ini perlahan mulai diberdayakan oleh pemerintah demi kemajuan kesejahteraan negara. Maka pada saat itu, beberapa badan umum negara khusus diperintahkan untuk memasukkan isu ‘kesetaraan gender’ di tiap perencanaan pembangunan negara, yang salah satunya tertuang dalam The European Union (EU) Achievement  dalam tajuk Europe 2020 Strategy
Program yang efektif tingkatkan kesejahteraan
Meski bisa dibilang masih sulit diterima secara keseluruhan sebab stereotip kuno ‘perempuan tak bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki’, namun sebuah studi yang dilakukan oleh tim internal EU menyangkut ‘program apa yang paling berpengaruh bagi stabilitas serta kemajuan negara’ mulai muncul menampakkan hasilnya. Lihat saja beberapa program yang terbukti menghasilkan dampak paling signifikan tersebut:

• Equal treatment legislation; wilayah leglislasi yang diberikan setara untuk pria dan wanita.
• Gender mainstreaming (integration of the gender perspective into all other policies); penyamarataan gender secara keseluruhan—dalam hal ini dibantu oleh prespektif masing-masing gender.
• Specific measures for the advancement of women; hak-hak khusus yang diberikan secara pribadi untuk para wanita.

Dampak dari diberlakukannya ketiga poin di atas adalah peningkatan kualitas dari sektor ketenaga kerjaan (SDM) serta pendidikan, yang secara tidak langsung merupakan pilar utama penopang kesejahteraan serta kemajuan suatu negara. Beberapa wilayah yang menolak memberlakukan peraturan tersebut pun rupanya terlihat mengalami ketertinggalan dalam pelaksanaan kemajuan secara umum, baik ekonomi maupun pendidikan. Jelas saja, sebab mereka hanya memanfaatkan ‘separuh’ dari sumber daya manusia yang tersedia.
Satu poin penting yang dapat ditarik dari kasus ini adalah dampak aksi kesetaraan gender dalam hal bekerja dan berkarya dapat berimbas lurus pada kemajuan suatu negara. Tentu saja, sebuah sektor yang hanya dibangun oleh pria atau wanita saja takkan dapat mengerahkan fungsi serta pengaruhnya secara optimal. Justru di sinilah, peran keduanya harus bisa ‘diakali’ sehingga dapat membawa dampak output yang paling baik.
Imbas langsung untuk para wanita
Tak hanya bicara soal kesempatan kerja yang berimbang. Ada beberapa hal lain yang juga tetap rutin diperjuangkan serta diaspirasikan oleh para wanita, yang kemudian masuk ke dalam beberapa poin penting dan dicanangkan akan menjadi ‘pekerjaan rumah’ bagi EU; tertuang dalam European Commission Work Program on Gender Equality:

• Equal economic independence for women and men; kesetaraan dalam hal kesejahteraan ekonomi, termasuk kesempatan mengenyam pendidikan serta bekerja.
• Equal pay for work of equal value; kesetaraan gaji yang diberikan (akan senilai dengan hak yang seharusnya didapat).
• Equality in decision-making; kesetaraan dalam hal membuat keputusan mandiri.
• Dignity, integrity and ending gender-based violence; hal-hal yang menyangkut integritas, martabat, serta kekerasan gender.
• Horizontal issues (gender roles, legislation and governance tools); isu tentang peran gender, terutama untuk urusan legislasi dan pemerintahan.

Beberapa diantara poin ini kerap kali digarisbawahi serta menjadi bahan aspirasi para wanita seluruh dunia, terutama dalam hal kesejahteraan ekonomi. Tak sedikit wanita yang memiliki pekerjaan di luar rumah dengan kewajiban yang kurang lebih sama dibandingkan pria, namun dengan hak yang belum setara dengan kewajiban yang diemban. Ada pula kasus dimana perusahaan tertentu hanya membuka kesempatan kerja bagi para professional & skillful labour dari pihak pria, sedangkan wanita ditempatkan di bagian yang lebih rendah; atau sedikit sekali dipakai sebagai tenaga profesional.
Jika kesejahteraan negara berimbas langsung pada kemajuan serta peran wanita di dalamnya, mengapa inequalities alias ketidaksetaraan tersebut masih kerap terjadi? Hal ini tentu perlu diperhatikan secara serius; sebab tanpa upah serta imbas yang setara dengan kewajiban yang telah diberikan, seseorang takkan dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya secara maksimal
Kesetaraan gender di Indonesia
Bagaimana dengan gerakan kesetaraan gender yang terjadi di Indonesia? Masih dalam konteks perlindungan hak ketenagakerjaan serta upah yang sepadan, tampaknya kita perlu menilik kembali peran pemerintah terhadap para pahlawan devisa, khususnya para kaum perempuan. Mereka adalah pihak yang memliki suara paling kecil untuk didengar oleh pemerintah maupun penegak hukum, sebab posisinya yang seolah tak memiliki hak yang sama untuk dilindungi secara penuh oleh kenegaraan.
Masih banyak TKW Indonesia yang hak-haknya belum sepenuhnya terlindungi oleh negara. Masih marak pula terjadi kasus yang tak terselesaikan sebab insignifikansi pemerintah tentang hal ini. Lucunya, kasus TKW seringkali hanya disambut dengan komentar ringan berupa ‘pemerintah belum dapat melindungi hak-hak umum para TKW, serta belum dapat mengawasi seluruhnya kasus tentang pemerkosaan yang marak terjadi’.
Ini menyangkut soal hak; yang berarti pula akan menjadi masalah yang memberatkan atau bahkan menyulitkan Indonesia di kemudia hari jika tak segera diselesaikan dengan aksi nyata. Apalagi TKW merupakan major labour yang bertugas menopang satu dari beberapa pilar utama negara, lewat peran pentingnya terhadap pasokan devisa. Sebab mereka kecil, tak berarti mereka menyumbang peran yang kecil pula untuk negara.
Bisa jadi, dengan adanya aksi peningkatan perlindungan kepada TKW secara nyata dan signifikan dari pemerintah akan memunculkan stabilitas ekonomi lebih mumpuni, sehingga perannya untuk kesejahteraan negeri secara langsung juga akan terasa besar. Pertanyaannya, apakah pemerintah bersedia? Sebuah renungan untuk bangsa ini tentunya.

Selamat Hari Perempuan Internasional!


sumber:
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.indosiar.com/fokus/massa-tuntut-keberpihakan-pada-perempuan_84910.html
http://www.indosiar.com/ragam/makna-hari-perempuan-sedunia_78897.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_equality
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/